Tol Pekanbaru - Dumai Didorong Segera Selesai

11-07-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Iskandar D. Syaichu usai mengikuti rapat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan Direksi Hutama Karya(HK) dan jajarannya di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Rabu (10/7/2019). Foto : Azka/Man

 

Pembangunan tol Pekanbaru - Dumai didorong secepatnya untuk diselesaikan. Anggota Komisi VI DPR RI Iskandar D. Syaichu meminta pemerintah untuk segera mencairkan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan untuk pembangunan jalan tol ini, agar pembangunannya berjalan lancar. Hutama Karya (HK) selaku penanggung jawab pekerjaan tol ini mengandalkan pendanaan dari pinjaman Bank Mega sebesar Rp 6,5 trilliun.

 

“Sampai saat ini alokasi PMN yang diberikan tahun 2018 - 2019 sebesar Rp 3 triliun dan Rp 10,5 triliun ini belum cair. Mereka berharap betul PMN ini bisa cepat cair untuk lebih mengamankan operasional dari jalan tol ini,” ujarnya usai mengikuti rapat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan Direksi Hutama Karya(HK) dan jajarannya di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Rabu (10/7/2019).

 

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menambahkan, seharusnya bank-bank BUMN lebih banyak andil dalam memberikan bantuan kredit untuk jalan tol lintas Sumatera, khususnya jalan Tol Pekanbaru-Dumai. “Bank swasta bisa andil memberikan pinjaman. Kenapa bank- bank Pemerintah tidak turut andil dalam pengerjaan pembangunan tol ini,” imbuh Iskandar.

 

Di sisi lain, dalam pertemuan terungkap, kendala pembangunan tol ini adanya jalur pipa gas milik PT. Cevron yang belum dipindahkan. Pipa gas itu berada di jalur yang akan dibangun jalan tol. Saat ini masih dalam proses pembicaraan dengan SKK Migas dan PT Cevron. “Kami berharap ada solusi terbaik untuk proses pembangunan jalan Tol Pekanbaru-Dumai,” kata politisi dapil Jawa Timur X ini.

 

Diketahui, selama ini perjalanan Pekanbaru - Dumai harus ditempuh selama 12 jam melalui jalur provinsi. Dengan adanya Tol Pekanbaru – Dumai ini, diklaim perjalanan dapat ditempuh dengan waktu 6 jam. Dengan begitu masyarakat  sekitar bisa menyingkat perjalanan dan juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (azk/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...